BUSINESS LAW CREATIVE MEDIA #2 2026

Penulis: Giga Hiskia, Syafiq Lazuardi, dan Nathaniel Charles | Reviewed by: Joshua Manurung - Senior Tax Consultant IdeaTax

11/21/20266 min read

Aktor Papan Atas Investasi Asing di Indonesia

Di tengah derasnya arus globalisasi ekonomi, mobilitas modal lintas negara (cross-border capital mobility) menjadi salah satu ciri utama perekonomian dunia kontemporer. Investor dari berbagai belahan dunia kini dapat menyalurkan modalnya ke suatu negara tujuan tanpa harus melakukannya secara langsung dari negara asal, melainkan melalui satu atau beberapa negara perantara yang dipilih berdasarkan pertimbangan hukum maupun fiskal tertentu. Fenomena ini tampak jelas dalam pola Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, di mana merujuk pada laporan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi penanaman modal asing dari Singapura ke Indonesia sepanjang 2025 tercatat sebesar US$17,4 miliar, jauh melampaui realisasi investasi dari negara-negara lain seperti Tiongkok (US$7,5 miliar) dan Amerika Serikat (US$2,9 miliar).

Lebih lanjut, Singapura konsisten menempati posisi puncak Asia Tenggara dalam Global Financial Centres Index (“GFCI”), dengan peringkat keempat secara global pada GFCI 38 (September 2025), jauh di atas Jakarta (ke-91), Kuala Lumpur (ke-45), atau Bangkok (ke-102). Status ini memberi manfaat non-pajak yang konkret, misalnya kedalaman pasar modal dan perbankan internasional, ekosistem profesional pendukung (firma hukum, akuntan, dan konsultan pajak) yang menekan biaya transaksi pembentukan Special Purpose Vehicle (“SPV”), serta stabilitas Singapore Dollar.

Tingginya angka investasi yang secara administratif tercatat berasal dari Singapura ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sebab data realisasi investasi tersebut tidak serta-merta mencerminkan bahwa dana investasi itu benar-benar bersumber dari investor yang memiliki aktivitas ekonomi substantif di negara tersebut. Dalam banyak kasus, dana investasi pada hakikatnya berasal dari negara ketiga dan hanya "transit" melalui korporasi yang didirikan di Singapura sebagai negara persinggahan. Dengan demikian, data realisasi investasi asing tersebut perlu dibaca secara kritis dan tidak dapat langsung dimaknai sebagai representasi asal-usul modal yang sesungguhnya (ultimate investing country).

Praktik penggunaan entitas perantara dalam struktur investasi lintas batas tersebut lazimnya diwujudkan melalui pembentukan SPV yang dalam praktik sering berbentuk holding company. Secara konseptual, SPV merupakan badan hukum yang didirikan dengan tujuan terbatas dan spesifik (limited and specific purpose), yakni untuk mengelola atau menyalurkan aliran modal, aset, maupun risiko tertentu. Sementara itu, holding company pada umumnya memiliki cakupan fungsi yang lebih luas, yakni menguasai dan mengendalikan saham pada satu atau lebih anak perusahaan sekaligus berperan sebagai simpul konsolidasi kepemilikan lintas yurisdiksi. Meskipun terdapat perbedaan cakupan fungsi, keduanya kerap digunakan secara bergantian dalam praktik struktur investasi global karena sama-sama berfungsi sebagai entitas perantara yang menjembatani investor asing dengan perusahaan target di Indonesia tanpa perlu melakukan penanaman modal secara langsung dari negara domisili aslinya.

Kemudian, pertanyaan yang relevan untuk dikaji adalah faktor-faktor apa yang mendorong investor global mendirikan SPV di Singapura sebagai pintu masuk investasi ke Indonesia, alih-alih berinvestasi langsung dari negara asalnya. Salah satu variabel yang memiliki peran determinan adalah keberadaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang memberikan skema tarif preferensial atas sejumlah jenis penghasilan lintas batas dibandingkan dengan tarif normal yang berlaku menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan. Keberadaan tax treaty tersebut menjadikan Singapura sebagai yurisdiksi yang relatif menguntungkan secara fiskal bagi investor global untuk mendirikan entitas perantara sebelum modal tersebut ditanamkan di Indonesia.

FDI dapat menimbulkan pajak berganda karena Indonesia sebagai negara sumber dan Singapura sebagai negara domisili investor sama-sama memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang timbul dari kegiatan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia dan Singapura membentuk P3B yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022. P3B tersebut membagi hak pemajakan kedua negara. Selain itu, P3B memberikan batas tarif withholding tax yang lebih rendah atas dividen, bunga, dan royalti dibandingkan dengan tarif umum sebesar 20% berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PPh. Atas dividen, tarif dibatasi sebesar 10% apabila penerima memiliki secara langsung paling sedikit 25% modal perusahaan pembayar dan 15% dalam keadaan lainnya, sedangkan bunga dikenai tarif maksimal 10% dan royalti sebesar 10% untuk penggunaan hak kekayaan intelektual serta 8% untuk penggunaan peralatan atau informasi di bidang industri, komersial, maupun ilmiah.

Investasi melalui Singapura sebagai tempat persinggahan tidak serta-merta memberikan hak atas manfaat P3B karena penerapannya tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan sebagai penduduk pajak Singapura, beneficial owner, serta keberadaan tujuan dan fungsi komersial yang nyata dan pemenuhan Principal Purpose Test (“PPT”) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025. Ketentuan tersebut sejalan dengan BEPS Action 6 dan Multilateral Instrument (“MLI”) yang pada prinsipnya mencegah treaty shopping dengan memungkinkan penolakan manfaat P3B apabila salah satu tujuan utama suatu transaksi atau pengaturan adalah memperoleh manfaat P3B yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian.

Di luar manfaat P3B, daya tarik Singapura juga bertumpu pada karakteristik rezim pajaknya sendiri. Singapura tidak mengenakan capital gain tax atas penjualan saham dan tarif PPh Badan headline-nya 17% dibandingkan 22% di Indonesia. Jaringan P3B Singapura pun jauh lebih luas dengan lebih dari 90 P3B yang telah ditandatangani, dibandingkan dengan sekitar 70 P3B yang dimiliki Indonesia. Kombinasi ini menjadikan Singapura jembatan yang lebih efisien bagi investor menuju berbagai yurisdiksi Asia, terutama Asia Tenggara.

Selisih ini terus berlanjut hingga tahap pendirian entitas bisnis. Private limited company di Singapura didaftarkan lewat portal BizFile milik Accounting and Corporate Regulatory Authority atau ACRA. Reservasi nama biasanya selesai dalam hitungan menit hingga satu jam bila tidak memerlukan tinjauan manual, dan setelah dokumen pelengkap sudah diisi, proses inkorporasi itu sendiri akan selesai dalam hitungan jam hingga tiga hari kerja karena seluruhnya berjalan dalam satu sistem digital tanpa keterlibatan notaris atau otoritas sektoral terpisah. Namun, dalam sektor tertentu sesuai regulasi Singapura, proses pendiriannya dapat memakan waktu hingga 2 bulan.

Bandingkan dengan pendirian PT PMA di Indonesia lewat OSS yang meski juga daring tetap mensyaratkan akta notaris, pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum, serta verifikasi izin usaha berjenjang berdasarkan klasifikasi KBLI. Proses ini bisa lebih memakan waktu apabila bidang usaha investor termasuk kategori terbuka dengan persyaratan tertentu dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 beserta perubahannya, atau tergolong tingkat risiko tinggi karena keduanya menyatukan verifikasi legalitas dan izin operasional dalam satu alur berjenjang, berbeda dengan Singapura yang memisahkan proses inkorporasi lewat ACRA dari izin sektoral yang diurus terpisah lewat GoBusiness Licensing. Kemudahan regulasi di bawah Companies Act Singapura yang sudah matang turut memperkuat daya tarik ini dibandingkan dengan kerangka hukum Indonesia yang relatif lebih dinamis dan ketat mengikuti perubahan kebijakan sektoral.

Konsekuensinya, penjualan saham SPV memungkinkan investor melepas kepemilikan ekonominya atas aset Indonesia hanya dengan menjual saham entitas Singapura, sepenuhnya di luar yurisdiksi Indonesia, tanpa pengalihan izin atau lisensi serta akta notaris yang biasanya menyertai penjualan saham. Namun demikian, celah ini kini semakin terkikis oleh penerapan prinsip PPT pasca MLI sehingga struktur ini lebih tepat diposisikan sebagai daya tarik yang melemah, bukan celah yang masih sepenuhnya terbuka.

Kesimpulan

Tingginya realisasi FDI yang tercatat berasal dari Singapura, bahkan melampaui Tiongkok dan Amerika Serikat, sejatinya lebih mencerminkan peran Singapura sebagai negara persinggahan modal melalui skema SPV atau holding company dibandingkan dengan gambaran asal-usul modal yang sesungguhnya. Pilihan investor global menjadikan Singapura sebagai pintu masuk investasi ke Indonesia didorong oleh kalkulasi rasional atas faktor hukum sekaligus faktor bisnis. Dari sisi hukum, P3B Indonesia-Singapura yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 memberikan tarif withholding tax yang lebih ringan atas dividen, bunga, dan royalti dibandingkan tarif umum Pasal 26 ayat (1) UU PPh, dan manfaat ini masih ditambah dengan rezim pajak domestik Singapura yang tidak mengenal capital gain tax serta tarif PPh badan yang lebih kompetitif. Dari sisi bisnis, posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan papan atas dunia, kemudahan pendirian entitas lewat BizFile, dan fleksibilitas share deal di level SPV membuat jalur ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan investasi langsung yang harus melewati OSS beserta pembatasan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 dan perubahannya.

Meski begitu, keunggulan tersebut tidak dapat lagi dipahami sebagai celah hukum tanpa batas. Penerapan PPT dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025, yang sejalan dengan BEPS Action 6 dan MLI, mensyaratkan adanya substansi ekonomi yang nyata sebelum manfaat tax treaty dapat dinikmati sehingga turut mempersempit ruang bagi share deal untuk dijadikan semata-mata jalan pintas administratif. Dengan demikian, penggunaan SPV Singapura lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara efisiensi fiskal, kematangan hukum korporasi, dan daya tarik bisnis, yang keberlanjutannya ke depan akan sangat bergantung pada substansi ekonomi yang riil, bukan sekadar status administratif di atas kertas.

Daftar Pustaka

Instrumen Internasional

Agreement between the Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Indonesia for the Elimination of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance.

The Singapore Companies Act 1967 and its amendments.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan Dengan Pajak-Pajak Atas Penghasilan Dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Buku, Jurnal, dan Laporan

Pratama, Faqih Aji, dan Ferry Irawan. Studi Komparatif Aplikasi Tax Treaty Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Singapura. Educoretax.

Neumayer, Eric. (2007). Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing Countries. Journal of Development Studies, Vol. 43, No. 8.

Nurhidayat, R. (2012). Tax Treaty dan Foreign Direct Investment di Indonesia. Finance and Banking Journal, Vol. 14, No. 1.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (Fifth Edition). Paris: OECD Publishing.

Sumber Internet

Aeny, Suci Noor. (2017). Apa Itu Tax Treaty? https://news.ddtc.co.id/kamus-pajak-apa-itu-taxtreaty-9578

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2026). Realisasi Investasi 2025 Lampaui Target, Hilirisasi Melompat 43,3 Persen. https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/realisasi-investasi-2025-lampaui-target-hilirisasi-melompat-43-3-persen

Wardle, Mike, dan Michael Mainelli. (2025). The Global Financial Centres Index 38. Z/Yen Group dan China Development Institute. https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/gfci-publications/the-global-financial-centres-index-38/

Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). (t.t.). (2026). Corporate Income Tax Rate, Rebates & Tax Exemption Schemes. https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/corporate-income-tax-rate-rebates-and-tax-exemption-schemes

KELOMPOK RISET DAN DEBAT

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO